Profil Pulau Tidung

Pemerintah Kelurahan Pulau Tidung adalah salah satu dari tiga Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pemerintah Kelurahan secara operasional merupakan garis terdepan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga posisi dan keberadaan ini, Pemerintah Kelurahan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan Pembangunan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan untuk dituntut menjadikan Pemerintah yang bersih dan baik (Clean Government dan Good Government).

Untuk merealisasikan kearah tersebut diatas perlu adanya penguatan di tingkat Kelurahan, sehingga Pemerintah Kelurahan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Masyarakat Kelurahan Pulau Tidung, dominan mata pencaharian Penduduknya sebagai nelayan disamping mata pencaharian lainnya sebagai PNS, Pedagang, Karyawan swasta, dll.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2009  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Pasal : 3 ayat (2) Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan; 
2. Pelaksanaan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur;           
3. Pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dan penegakan   Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satuan Tugas Satpol PP Kelurahan; 
4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan; 
5. Pembinaan lembaga masyarakat; 
6. Pemeliharaan prasarana dan sarana umum, termasuk saluran-saluran air lingkungan serta saluran tersier lainnya; 
7. Pemeliharaan dan pengembangan kebersihan dan lingkungan hidup; 
8. Pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan dan komunitas; 
9. Pengoordinasian Puskesmas Kelurahan; 
10. Pengawasan rumah kos dan rumah kontrakan; 
11. Perawatan taman interaktif dan pengawasan pohon di jalan; 
12. Pembinaan rukun warga dan rukun tetangga; 
13. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah Kelurahan; 
14. Pelayanan kepada masyarakat (pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan dari Gubernur) 
15. Pengendalian pelaksanaan anggaran Satuan Tugas Satpol PP Kelurahan; 
16. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 
17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Kelurahan 
18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sedangkan pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan bahwa Lurah mempunyai tugas:

1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3; 
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan dan seksi;  
3. Melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas; d.    Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan; 
4. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unsure musyawarah pimpinan Kelurahan; 
6. Melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kelurahan; 
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan tugas fungsi Kelurahan